Biaya Jamuan

adalah semua biaya jamuan tamu dari luar untuk entertainment yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan dalam rangka 3M yaitu untuk mendapatkan, menagih, menjaga pendapatan, agar dapat dibiayakan untuk perhitungan pajak.
Diduga PT PJA belum memiliki peraturan atau kebijakan yang digunakan untuk mengatur Biaya Jamuan Tamu..
Biaya Jamuan Tamu di antaranya digunakan untuk membayar penginapan dan Pergantian Malam Tahun Baru 2017 di CPD Ancol. Hasil penelusuran atas dokumen pertanggungjawaban (bundel kasbon) diketahui bahwa pengeluaran tersebut meliputi tagihan kamar dan makanan bagi relasi direksi

No	Tangga	No. Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
1	6/8/2016	PJB111606070	Transport Rutin Relasi Dir SDM & Hukum tgl 08 Juni'16	3.000.000
2	6/1/2016	PJB111606004	Transport Rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 01 Juni 2016	3.000.000
3	6/1/2016	PJB111606003	Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 30 Mei'16	600.000
4	6/1/2016	PJB111606005	Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 01 Juni 2016	3.300.000
5	6/1/2016	PJB111606001	Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 27 Mei'16	8.470.000
6	5/23/2016	PJB111605078	Transport rutin relasi Dirut tgl 23 Mei'16	1.000.000
7	7/11/2016	PJB111607002	Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 11 Juli 2016	250.000
8	5/2/2016	PJB111605001	Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 02 Mei'16	4.500.000
9	6/7/2016	PJB711606032	Transport Rutin Relasi Dir Rekreasi tgl 07 Juni'16	4.000.000
10	6/1/2016	PJB711606011	Transport Rutin relasi Dir Properti & Keuangan tgl 01 Juni 2016	7.600.000
11	4/20/2016	PJB711604161	Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 19 Apr'16	747.000
12	4/20/2016	PJB711604160	Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 20 Apr'16	6.000.000
13	8/12/2016	KIN711608014	Realisasi TDP Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 30 Des 2015	13.000.000
14	8/12/2016	KIN711608012	Realisasi TDP Transport rutin relasi Dir Rekreasi bulan Desember 2015	15.000.000
15	8/12/2016	KIN711608013	Realisasi TDP Transport rutin relasi Dir Rekreasi bulan Desember 2015	10.000.000
16	8/15/2016	PJB711608030	Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 15 Juni 2016	5.000.000
17	8/12/2016	KIN711608015	Realisasi TDP Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 28 Des 2015	10.000.000
18	9/21/2016	PJB711609054	Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 21 Sept'16	593.500
19	9/14/2016	PJB711609039	Transport rutin relasi Dir Properti tgl 14 Sept'16	865.000
20	3/23/2016	PJB711603132	Transport Rutin relasi Dir Rekreasi tgl 23 Mar'16	5.000.000
21	4/7/2016	PJB711604106	Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 14 Maret 2016	3.000.000
22	2/15/2016	PJB711602108	Transport Rutin Relasi Dir SDM & Hukum tgl 15 Feb'16	3.000.000
23	2/16/2016	PJB711602118	Transport rutin relasi Direksi bulan Februari 2016	1.000.000
24	2/25/2016	PJB711602172	Transport Rutin Relasi Dir SDM & Hukum tgl 25 Feb'16	3.000.000
25	3/8/2016	PJB711603036	Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 08 Mar'16	3.000.000
26	3/11/2016	PJB711603059	Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 11 Maret 2016	3.000.000
27	3/2/2016	PJB711603001	Transport Rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 02 Maret 2016	3.000.000
28	4/4/2016	PJB711604009	Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 01 April '16	467.000
29	4/4/2016	PJB711604021	Transport rutin relasi Dir SDM & Hukum tgl 04 April'16	10.000.000
30	2/2/2016	PJB711602027	Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 02 Feb'16	10.000.000
31	2/2/2016	PJB711602020	Transport rutin relasi Dir Rekreasi tgl 02 Feb'16	5.000.000
				146.392.500

 Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Biaya Jamuan Tamu menjadi rawan penyalahgunaan;
b. Biaya Transport Rutin Relasi Direksi senilai Rp146.392.500,00  tidak dapat diyakini kebenarannya yang berindikasi merugikan keuangan perusahaan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 343 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur diantaranya yaitu tata kelola perusahaan yang baik;
b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMD di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta
1) Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Corporate Governance adalah sesuatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan usaha serta akuntabilitas BUMD guna mewujudkan nilai-nilai pemegang saham tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika;
2) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa BUMD wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya; 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi diantaranya:
a) Huruf c yang menyatakan bahwa akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan BUMD terlaksana secara efektif;
b) Huruf d yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

4) Pasal 19 yang menyatakan bahwa para anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS atau pemilik Modal; dan

5) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi harus menetapkan suatu sistem Pengendalian internal yang efektif untuk pengamanan investasi dan aset BUMD. c. Keputusan dalam Rapat Direksi dan Komisaris PT PJA tanggal 24 Agustus 2016 yang menyebutkan bahwa dengan diberikannya fasilitas pengganti kendaraan kepada Direksi, maka mobil yang sudah dibeli oleh Direksi menjadi milik pribadi, dengan demikian semua biaya bahan bakar, asuransi, pemeliharaan dll tidak lagi menjadi beban perseroan.