Penerbitan Persetujuan Impor melebihi Kebutuhan dan Produksi Dalam Negeri

Permendag Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, Pasal 3 yang menyatakan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Pengambilan keputusan rakor terkait penetapan jumlah alokasi impor menggunakan pertimbangan data-data yang disusun oleh kementerian/instansi terkait, diantaranya berupa data jumlah kebutuhan dan data jumlah ketersediaan atau produksi dalam negeri. Selisih antara jumlah kebutuhan dan jumlah produksi dalam negeri tersebut akan menjadi pertimbangan jumlah kebutuhan impor.

Data jumlah kebutuhan dan jumlah produksi dalam negeri yaitu:

1. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis yang disusun oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
2. Neraca Bahan Makanan Indonesia (NBM) oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bekerja sama dengan BPS
3. Data Prognosa Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Strategis  yang disusun oleh Kementerian Koordinator Perekonomian
4. Perkiraan Neraca Gula Kristal Putih yang diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian
5. Proyeksi Neraca Garam yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
6. Kebutuhan dan Pasokan Garam industri yang disusun oleh Direktorat Industri kimia Hulu, Ditjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian

Pembandingan dengan menggunakan pendekatan angka terendah (konservatif) atas data jumlah kebutuhan dan jumlah produksi dalam negeri yang disusun oleh kementerian/ instansi terkait dengan data jumlah alokasi impor yang ditetapkan dalam Persetujuan Impor (PI).
Diketahui bahwa jumlah alokasi impor yang ditetapkan dalam penerbitan PI tidak mempertimbangkan jumlah data kebutuhan sebagaimana tabel berikut.

No	Uraian	Tahun
		2015	2016	Sem I 2017
A	Komoditas GKP
1	Kebutuhan	2.817.700	3.050.100	3.260.500
2	Produksi Nasional	2.792.100	2.572.900	2.550.000
3	Selisih (2-1)	-25.600	-477.200	-710.500
4	Alokasi impor berdasarkan Persetujuan Impor	105.000	1.363.659	1.011.625
B	Komoditas Beras
1	Kebutuhan	45.223.000	46.142.000
2	Produksi Nasional	44.104.000	46.188.000
3	Selisih (2-1)	-1.119.000	46.000	N/A
4	Alokasi impor berdasarkan Persetujuan Impor	1.500.050	1.000.200
C	Komoditas Sapi dan Daging Sapi
1	Kebutuhan	454.720	662.285	605.000
2	Produksi Nasional	409.058	441.761	474.800
3	Selisih (2-1)	-45.662	-220.524	-130.200
4	Alokasi impor berdasarkan Persetujuan Impor:
	Alokasi Impor Sapi (ton)	83.195	83.771	70.648
	Alokasi Impor Daging Sapi (ton)	61.668	455.768	217.586
	Jumlah	144.863	539.539	288.234

Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah alokasi impor dalam penerbitan PI gula, beras, sapi dan daging sapi sebanyak 5.953.170 ton tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, dengan rincian berikut:

penerbitan PI	Tahun 2015	Tahun 2016	Sem I Tahun 2017	Jumlah
GKP	105.000	1.363.659	1.011.625	2.480.284
Beras Konsumi	1.500.050	1.000.200		2.500.250
Sapi dan Daging Sapi	144.863	539.539	288.234	972.636
Jumah	1.749.913	2.903.398	1.299.859	5.953.170

Kondisi tersebut terjadi karena Kemendag tidak memiliki sistem informasi yang terintegrasi, yang menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan kebutuhan impor, termasuk hubungannya dengan stabilisasi harga. Seharusnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri mengembangkan Portal Inatrade yang dapat menyajikan data jumlah kebutuhan dan data jumlah produksi gula kristal putih, beras konsumsi, sapi, dan daging sapi berdasarkan data yang disusun oleh kementerian/instansi terkait.

Saat ini Kemendag telah memiliki sistem informasi berupa Portal Inatrade yang digunakan sebagai sarana pengajuan permohonan persetujuan impor secara online, untuk memproses pengajuan permohonan persetujuan impor terkait dengan verifikasi dan validasi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan impor masing-masing komoditas

Kemendag memiliki sistem informasi berupa Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Namun, SP2KP belum dimanfaatkan secara optimal khususnya untuk menetapkan jumlah alokasi impor bapokting dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan.